Tahun 2010 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2010. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh ….

Selengkapnya bisa didownload pada link dibawah ini:

Buku 1. Pedoman Penetapan Peserta 2010 (Revisi Februari)

Format_A1_Sertifikasi_Guru_tahun_2010

Inpassing

1. Persyaratan
   Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:
   1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
   2. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
   3. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama.
   4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
   5. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
   6. Melampirkan syarat-syarat administratif :
      1. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yang bersangkutan.
      2. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh …
         pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
      3. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satmingkal guru yang bersangkutan.
2. Prosedur Pengusulan
   Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:
   
   
   1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
   2. Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
   3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
   4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
   5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi berdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3 (Lampiran 3).
   6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. DI Yogyakarta
5. Jawa Timur
6. Nangroe Aceh Darussalam
7. Sumatera Utara
8. Sumatera Barat
9. Riau
10. Jambi
11. Sumatera Selatan
12. Lampung
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Selatan
16. Kalimantan Timur
17. Sulawesi Utara
18. Sulawesi Tengah
19. Sulawesi Selatan
20. Sulawesi Tenggara
21. Maluku
22. Bali
23. Nusa Tenggara Barat
24. Nusa Tenggara Timur
25. Papua
26. Bengkulu
27. Maluku Utara
28. Banten
29. Bangka Belitung
30. Gorontalo
31. Kepulauan Riau
32. Papua Barat
33. Sulawesi Barat

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. DI Yogyakarta
5. Jawa Timur
6. Nangroe Aceh Darussalam
7. Sumatera Utara
8. Sumatera Barat
9. Riau
10. Jambi
11. Sumatera Selatan
12. Lampung
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Selatan
16. Kalimantan Timur
17. Sulawesi Utara
18. Sulawesi Tengah
19. Sulawesi Selatan
20. Sulawesi Tenggara
21. Maluku
22. Bali
23. Nusa Tenggara Barat
24. Nusa Tenggara Timur
25. Papua
26. Bengkulu
27. Maluku Utara
28. Banten
29. Bangka Belitung
30. Gorontalo
31. Kepulauan Riau
32. Papua Barat
33. Sulawesi Barat

Tour de Jakarta dilaksanakan tanggal 14 – 17 Januari 2009 dengan tujuan obyek wisata Desa Wisata, TMII, Dufan, Pantai Ancol, Cibaduyut, dll.

Lebih lengkapnya ….

Tentang kode etik guru, selengkapnya bia diklik disini.

• Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
• Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
• (Lampiran) Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
• Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas

Selengkapnya ….